Undang-Undang Kemigrasian (keluar masuk Taiwan). Salah satu draf yang termasuk dalam revisi ini yaitu pasal 74-1 bermaksud untuk menaikkan denda bagi overstayer sebanyak 5 kali lipat dari 2.000 – 10.000 NT sehingga mencapai 10.000 – 50.000 NT .

Undang-Undang Kemigrasian (keluar masuk Taiwan). Salah satu draf yang termasuk dalam revisi ini yaitu pasal 74-1 bermaksud untuk menaikkan denda bagi overstayer sebanyak 5 kali lipat dari 2.000 – 10.000 NT sehingga mencapai 10.000 – 50.000 NT .

行政院在今年1/12公布《入出國及移民法》部分條文修正草案，其中第74條之1的修訂，欲將逾期居留者的罰款加重15倍，亦即從原先的2千到1萬元罰款加重至3萬到15萬元。TIWA及許多團體皆嚴正表示反對，因為這項修法完全無視造成移工「逃跑」的結構性因素，僅僅是複製了社會對「無證者」的污名與歧視，並進一步加以強化。

Pada tgl 12 Januari tahun ini, Executive Yuan mengumumkan rancangan revisi  pasal “Undang-Undang Kemigrasian (keluar masuk Taiwan). Salah satu draf yang termasuk dalam revisi ini yaitu pasal 74-1 bermaksud untuk menaikkan denda bagi overstayer sebanyak 15 kali lipat dari 2.000 – 10.000 NT sehingga mencapai 30.000 – 150.000 NT . TIWA dan banyak kelompok lain menolak keras revisi ini, karena revisi ini sangat mengabaikan berbagai faktor penyebab yang mengakibatkan pekerja migran “kabur”. Dengan revisi ini sama saja memperkuat pandangan buruk dan diskriminasi masyarakat terhadap “manusia tanpa identitas”.

然而，在經過立法院內的黨團協商後，最後仍決議通過加重處罰5倍，也就是未來逾期居留的移工將從原先2千至1萬的罰款，加重為1萬至5萬的罰款。我們對這次的修法結果感到非常失望！即便罰款加重的幅度小於一開始的草案，但本質上仍是對「無證者」的歧視與污名，更無法改變移工選擇「逃跑」的現象。

Namun, setelah bernegosiasi dengan dewan-dewan partai di Legislatif Yuan, akhirnya diputuskan untuk menaikkan denda sebanyak 5 kali lipat, yaitu pekerja imigran yang overstay akan didenda dari 2.000- 10.000 NT menjadi 10.000- 50.000NT. Kami sangat kecewa dengan hasil revisi ini! Sekalipun hasil kenaikan denda lebih kecil dari draf awal, tetap saja pada hakikatnya merupakan diskriminasi dan pandangan buruk terhadap mereka yang “tanpa identitas”, dan tidak dapat mengubah fenomena pekerja migran memilih untuk “kabur”.

我們從歷年無證移工人數的變化可以觀察到，2016年12月廢除「三年出國一日」的規定後，「失聯移工」人數明顯下降；2021年7月16日勞動部公告「禁止跨行業轉換」後，無證佔比則又持續上升；疫情趨緩的2021年11月重新開放專案引進移工，並逐步鬆綁國境後，仲介業者為了收復過去兩年因疫情無法引進移工而失去的利益，採取「不承接國內移工，只引進國外移工」的「報復性引進」手法，導致國內轉換的移工找不到工作，被迫「逃跑」。

Dari pengamatan perubahan jumlah pekerja migran yang kabur selama bertahun-tahun, kita dapat mengamati bahwa setelah penghapusan peraturan “finish kontrak harus pulang” pada bulan Oktober 2016, jumlah "pekerja migran yang kabur" menurun. Pada tanggal 16 Juli 2021, setelah Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan peraturan “larangan pindah lintas sektor”, jumlah pekerja kaburan terus meningkat, pada bulan November 2021, ketika pandemi mulai reda, proses dibuka kembali untuk memasukan pekerja migran, setelah perbatasan secara bertahap dilonggarkan, pihak agensi berusaha untuk mendapatkan kembali keuntungan mereka yang berkurang saat terjadi pandemi. Dalam dua tahun terakhir ini mereka menggunakan metode “pembalasan”: tidak mau mengambil pekerja pindahan yang putus kontrak atau finis. Agensi hanya mau mengambil pekerja migran baru dari negara pengirim. Akibatnya pekerja migran yang pindah majikan susah mendapatkan pekerjaan, pekerja migran terpaksa memilih “kabur”.

從上述現象可以知道，政策的放寬有助於減少移工「逃跑」；政策的緊縮則迫使移工「逃跑」。我們也早已一再地指出，「不得自由轉換」的奴工條款與「私人仲介制度」對移工勞動市場的壟斷，才是造成移工選擇逃向「無證」狀態的主因！民進黨政府與立法者不敢挑戰雇主與仲介業者的利益，只敢拿最底層、沒有選票的移工開刀，是掌權者傾向資方、背棄勞工的又一例證！

我們在此聲明，強烈反對《就業服務法》74條之1的修法！加重逾期居留者的處罰、打壓「無證者」，不只是在「減少逃跑」這題上緣木求魚，更使得民進黨政府主打的「新南向政策」與「多元文化」成為笑話！

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pelonggaran kebijakan bisa mengurangi jumlah pekerja migran untuk kabur, jadi sebaliknya peraturan yang ketat malah memaksa pekerja untuk kabur. Kita sudah menyatakan berulang kali, “tidak bisa bebas pindah majikan” dan sistem agensi swasta yang memonopoli pasar kerja adalah sistem perbudakan moderan. Hal inilah yang menjadi alasan utama pekerja migran memilih “kabur”! Partai DPP tidak berani menentang pihak majikan dan tidak berani menekan pihak agensi yang mengambil keuntungan. Hanya bisa menekan dan menginjak kaum yang lemah dan yang tidak punya hak pemilu dalam hal ini para pekerja migran. Pemangku kebijakan selalu berpihak kepada para pemilik modal tetapi tidak kepada kaum pekerja .

Kami menegaskan menolak dengan keras revisi Peraturan Layanan Kerja pasal 74-1 yang menaikan denda dan menekan “manusia tanpa identitas”. Revisi ini sama sekali tidak akan mengurangi jumlah kaburan, malah mengakibatkan “Kebijakan Baru ke Arah Selatan” dan “Kebudayaan yang Beragam” yang dipromosikan oleh pihak DPP menjadi sebuah lelucon.